Sekjen PBB Tantang Palestina-Israel Berdamai

Sekretaris Jenderal Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB), Ban Ki-moon, menantang pemimpin Palestina dan Israel untuk mewujudkan perdamaian di Timur Tengah. Ban juga mengatakan bahwa tahun depan adalah saat menentukan bagi Palestina dalam usaha mewujudkan kemerdekaannya.

"Saya menantang kedua pemimpin untuk menunjukkan kenegarawanan dan keberanian politiknya untuk mencapai perdamaian yang bersejarah. Masyarakat internasional juga harus memiliki tanggung jawab dalam perdamaian tersebut," kata Ban pada pesan untuk Hari Solidaritas Untuk Rakyat Palestina yang dibacakan di Jakarta oleh perwakilan dari PBB, Senin 29 November 2010.

Pada pesan tersebut, Ban mengatakan bahwa tahun depan adalah titik menentukan bagi Palestina. Pertama, pada September 2011, kedua negara berjanji akan menghasilkan kesepakatan kerangka kerjasama status permanen Palestina. Kedua, ujar Ban, pemerintah Palestina sedang berusaha memenuhi agenda dua tahunnya dalam bersiap memperoleh status kenegaraannya pada Agustus 2011.

"Pemerintah Palestina, jika dapat mempertahankan performanya dalam pembangunan institusi dan pelayanan publik, maka Palestina siap untuk membangun sebuah negara berdaulat tidak lama lagi di masa depan," ujar Ban.

Ban juga menyadari pesimisme dari rakyat kedua negara mengenai terwujudnya perdamaian. Dia mengatakan kepada mereka untuk mempercayai satu sama lain.

Kepada rakyat Palestina, Ban mengatakan bahwa Israel masih memiliki kewajiban untuk memenuhi kewajibannya di bawah hukum internasional dan pembekuan pembangunan pemukiman. Bagi rakyat Israel, Ban mengatakan bahwa Presiden Palestina, Mahmoud Abbas, telah berkomitmen menolak kekerasan dan terorisme.

"Saya juga mengingatkan kepada semua mengenai janji inisiasi perdamaian Arab bahwa solusi dua negara dan perdamaian komprehensif Israel-Arab akan diikuti oleh perkembangan hubungan yang normal antara Israel dan semua negara-negara Arab," ujar Ban.

Ban juga mengatakan bahwa dia prihatin mengenai kondisi di Jalur Gaza dan menghargai setiap modifikasi kebijakan Israel untuk kepentingan bersama.

"Ini hanyalah langkah awal. Implementasi penuh dari resolusi Dewan Keamanan PBB nomor 1860 harus dilakukan. Israel harus melakukan rekonstruksi sipil, membebaskan pergerakan warga dan ekspor barang-barang ke Gaza, serta mendukung proyek pembangunan di wilayah Gaza," ujar Ban.(sumber: vivanews)

Posted in: Internasional,News